Sistem Pemerintahan Beberapa Negara

Sistem Pemerintahan

Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.

# Pengelompokkan system pemerintahan:

  1. Sistem pemerintahan Presidensial

merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.

Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.

3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

4. eksekutif dipilih melalui pemilu.

5.Menteri dapat diganti dengan menteri lain(reshuffle atau refressing cabinet)

6.Umur (masa jabatan) kabinet sama dengan masa jabatan presiden.

  1. Sistem pemerintahan Parlementer

merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:

1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.

3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

Demokrasi TerpimpinSistem Demokrasi Terpimpin mempunyai pengertian corak demokrasi yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial.
Demokrasi Terpimpin merupakan pengganti Demokrasi Liberal yang gagal. Perubahan ini lebih sesuai dengan tuntutan UUD 1945, karena hal berikut :


Pertama, Demokrasi Terpimpin mengandung arti demokrasi yang dipimpin oleh ”hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang berarti demokrasi yang dipimpin Pancasila alias Demokrasi Pancasila.


Kedua, Kedudukan menteri tidak lagi bergantung pada parlemen, tetapi kepada Presiden (Kabinet Presidensial).

Demokrasi Terpimpin diawali sejak Dekrit Presiden Juli 1959 dengan bentuk kabinet Presidensial.Perubahan Sistem Demokrasi menjadi Demokrasi Terpimpin yang terjadi Indonesia diharapkan dapat mewujudkan stabilitas pemerintahan, tapi semua itu hanya angan – angan saja. Hal ini disebabkan karena hal berikut :


Pertama, Demokrasi terpimpin prakteknya lebih ditekankan dengan terpimpinnya demokrasi, sehingga mengarahkan pemerintahan diktator. Segala sesuatu dilakukan secara revolusi dengan pemimpinnya, Ir. Soekarno.


Kedua, Kedudukan presiden secara tidak sadar lebih kuat dari sebelumnya, sehingga Presiden secara tidak langsung berkuasa di semua bidang politik.Selain itu, banyak penyimpangan yang terjadi ketika Demokrasi Terpimpin, antara lain :
a. Pada tanggal 15 Agustus 1959, sebagai pimpinan kabinet, Presiden mengangkat Ruslan Abdulgani (Wakil Ketua DPA) sebagai Menteri Kabinet Kerja. Tindakan ini menyimpang, karena :


v Presiden menempatkan dirinya sebagai Ketua DPA, padahal pengangkatan Ketua DPA harus disetujui MPR.
v Presiden menempatkan Wakil Ketua DPA sebagai menteri, padahal DPA berada dibawah lembaga kepresidenan.
b. Presiden berpidato di Sidang Umum Pertama MPRS. Kejadian ini membuktikan bahwa terjadi penumpukan kekuasaan, yaitu presiden sebagai kepala eksekutif merangkap menjadi ketua legislatif.
c. Pembentukan MPR diatur oleh Penpres No.2/1959, seolah – olah kedudukan Penpres lebih tinggi dibanding Tap MPR.
d. Anggota MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
e. Anggota MPR diangkat dan ditunjuk oleh Presiden, seharusnya melalui sidang MPR.Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di “Suara Pemuda Indonesia”: Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah “negara bebas”.

Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.

Era “Demokrasi Terpimpin”, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Ciri – ciri Demokrasi Terpimpin di Indonesia

1. Dominasi dari presiden
2. Bekonsepsi NASAKOM (nasionalisme, agama, komunisme)
3. Konstitusi UUD 1945

Dampak Demokrasi Terpimpin

Ø Positif
1. Kemiliteran lebih terkoordinir
2. Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda
3. Perebutan Irian Barat oleh Indonesia mendapat dukunagn PKI
4. Indonesia menjadi pendiri Gerakan Non – Blok

Ø Negatif
1. Pemerintahan otoriter
2. Penumpukan kekuasaaan di tangan Presiden
3. Korupsi mewabah
4. Sektor Ekonomi melemah
5. Tidak terwujudnya stabilitas pemerintahan
6. Presiden melakukan banyak penyimpangan

# Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

  1. Tahun 1945 – 1949

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

    1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
    2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
  1. Tahun 1949 – 1950

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

  1. Tahun 1950 – 1959

Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:

    1. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
    2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
    3. Presiden berhak membubarkan DPR.
    4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
  1. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

  1. Tahun 1966 – 1998

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.

  1. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

# Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:

Ø Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.

Ø DPR sebagai pembuat UU.

Ø Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.

Ø DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.

Ø MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.

Ø BPK pengaudit keuangan.

# Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)

Ø MPR bukan lembaga tertinggi lagi.

Ø Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.

Ø Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Ø Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Ø Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

# Perbandingan SisPem Indonesia dengan SisPem Negara Lain

Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

# kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

Ø Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.

Ø Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.

Ø Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

# Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

Ø Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.

Ø Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.

Ø Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

Ø Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

Sistem Pemerintahan Jepang


Di antara beberapa tingkat dan jenis pemilihan yang ada di Jepang dewasa ini adalah pemilihan umum yang memilih anggota-anggota Majelis Rendah dari Diet Nasional.

Selain pemilihan umum ini, di tingkat nasional terdapat beberapa jenis pemilihan lain:

(1) pemilihan untuk keanggotaan Majelis Tinggi dari Diet Nasional,

(2) referendum-referendum reguler untuk menentukan pejabat Mahkamah Agung, dan

(3) referendum atau pemilihan khusus mengenai usul perubahan konstitusi, tetapi perubahan konstitusi belum pernah terjadi di Jepang di zaman sesudah perang itu. Di tingkat daerah, gubernur dan dewan provinsi, walikota, dewan kota, dan dewan desa dipilih melalui pemilihan tingkat daerah, dan di tingkat ini juga diciptakan jenis pemilihan atau referendum khusus untuk menangani masalah khusus.


Bila kita melihat situasi kepartaian umumnya di Jepang, nampak beberapa cirinya yang utama.

Pertama, tidak satu pun di antara partai-partai itu kecuali mungkin Komeito yang betul-betul merupakan organisasi massa.

Kedua, partai-partai utama Demokrat Liberal dan Sosialis -merupakan partai yang tidak stabil dan secara internal tidak bersatu. Akhirnya, harus diperhatikan bahwa walaupun situasi kepartaian sejak 1955 memunculkan dua partai politik utama dan saling bersaing, Jepang tidak memiliki sistem dua-partai seperti yang dikenal di sistem Anglo-Sakson.

Karena itu, sistem kepartaian Jepang ini lebih tepat disebut sebagai sistem satu-setengah partai’, suatu situasi di mana Demokrat Liberal cenderung untuk tetap berkuasa memerintah Jepang, sedang Sosialis cenderung untuk tetap berperan sebagai opposan.

Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip :

1. kedaulatan rakyat,

2. hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan

3. penolakan perang.

Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan – badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).

Diet, yaitu parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun.

Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, bertanggung-jawab terhadap Diet.

Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, dan 14 Hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir, yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu-lintas, dll.

Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi : pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.

Sistem Pemerintahan Singapura

Tanggal 5 Agustus 1955, Singapura menjadi sebuah negara yang merdeka. Sebelumnya Singapura bergabung dengan Malaysia menjadi sebuah negara federal (negara bagian Malaysia tahun 1953-1955). Karena konflik politik, akhirnya Singapura keluar dari federasi Malaysia. Hal ini terjadi pada tahun 1955. Ketika itu orang-orang Melayu mempunyai program Malay for Malayu, membuat Singapura yang 75% penduduknya etnis Tionghua tersinggung dan ingin membentuk negara sendiri.

Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model westminder. Presiden adalah kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri (prime minister). Parlemen dibagi menjadi dua kamar: Kongres atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (House of Low) yang semula mempunyai 81 anggota.

Pemilihan anggota parlemen dilaksanakan 4 tahun sekali. Anggota parlemen memilih PM. Sedangkan PM sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet berdasarkan rangking dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Sampai tahun 1991, secara seremonial pemilihan presiden dilakukan setelah pengisian anggota parlemen. Di dalam konstitusi Singapura, diamanatkan untuk melakukan pemilihan langsung terhadap posisi presiden. Jadi kekuasaan seorang presiden semakin kuat (The Encyclopedia Britannica. Log, Cit, hal. 769-788).

Dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat bangsa yang demokratis, peran rakyat di arena politik nasional, melalui pembentukan sebuah pemerintahan, ditempuh melalui general election. Dalam pemilu tersebut, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk memerintah.

Negara yang mempunyai jumlah penduduk statis (4 juta jiwa) itu terdiri dari 75% etnis China, 15% Melayu, 5 % India. Panggung politik Singapura tetap didominasi oleh People Action Party/Partai Aksi Rakyat (PAP), partai yang didirikan oleh mantan PM Lee Kuan Yew. PAP merupakan the ruling party. Kubu oposisi baru bisa memperoleh kursi di parlemen pada pemilu 1981. Ketika itu Partai Pekerja mampu memasukkan kadernya lewat pemilu susulan.

Dalam setiap pemilu, negara ini menggunakan sistem distrik dalam setiap pesta demokrasi. Pemikiran politik Lee Kuan Yew mampu menciptakan strong governance, yakni bagaimana membuat sistem politik memberikan ruang terhadap reformasi politik -memperkuat lembaga presiden, dan memberi jaminan kursi kepada oposisi. Dengan strategi ini, pada satu pihak diharapkan dapat menjamin kestabilan sistem, dan pada sisi lain diharapkan mampu membatasi pengaruh oposisi. Akan tetapi tindakan ini bukan bermakna melakukan liberalisasi politik.

Jadi, kubu oposisi tidak berkembang, memang sudah dirancang oleh arsitek politik Singapura. Ada dua alasan mengapa kubu oposisi tidak mampu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik. Pertama, pihak oposisi tidak mempunyai tokoh yang handal dan setara dengan Lee Kuan Yew, Gooh Tjoh Tong, BG Lee. Kedua, kubu oposisi tidak mudah memberikan wacana alternatif, sebab ruang lingkupnya sudah dibatasi. Jadi, dalam situasi politik seperti sekarang ini, PAP membuat suatu tim yang solid.

Sehingga setiap suksesi kepimpinan nasional di Singapura tidak terjadi gejolak politik yang berarti.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussallam

Sistem politik dan pemerintahan
Brunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan Kerajaan Mutlak (Monarchy Absolut ) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan.Sultan Hassanal Bolkiah merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Sultan Bolkiah adalah keturunan ke-29 yang memerintah negeri tersebut dalam silsilah yang berumur 500 tahun.

Pada tahun 2004, legislative Council kembali diberlakukan setelah dibekukan sejak tahun 1984. Adat istiadat Council dan Pardons Board masing – masing bertugas memberi nasihat kepada Sultan berkaitan dengan adat istiadat dan pemberian pengampunan.

Sistem Pemerintahan Malaysia

Sistem ketatanegaraan Malaysia menganut sistem parlementer namun masih melestarikan pola feodal berupa dominasi raja (kerajaan) dalam struktur negara. Demokrasi parlementer suatu hal yang dapat di kenal dalam pola organisasi antara eksekutif dan legislatif yang selalu berhadapan dan berjalan berirama. Namun keberadaan kerajaan sebagai simbol negara masih dapat dipandang elemen struktural yang absolute dan otoritarian.

Walaupun demikian posisi semua partai politik ini terbagi menjadi 2 koalisi besar, yaitu: Barisan Nasional yang berkuasa dan Pakatan Rakyat yang beroposisi.

Dengan sistem politik yang sederhana – dengan 2 kekuatan besar yang terpolarisasi – seperti ini membuat rakyat Malaysia lebih mudah memilih. Ketika rakyat tidak puas dengan kinerja Barisan Nasional, maka rakyat mengurangi dukungannya, bahkan mungkin menjatuhkannya.

Polarisasi ini akan mematangkan partai politik dalam mempersiapkan kader yang naik sebagai anggota parlemen. Anggota parlemen adalah orang yang terlatih, mengerti politik, mengerti bagaimana membuat undang-undang, bukan orang asal-asalan, apalagi artis sinetron yang mungkin hanya mengenal bedak dan gincu, daripada kebijakan publik.

Semua calon pemimpin Malaysia dipersiapkan sejak awal. Pemimpin Malaysia adalah anggota parlemen yang pernah menggeluti seluk beluk birokrasi pemerintah sebagai seorang menteri. Pengetahuan ini sangat penting sehingga pemimpin dalam membuat kebijakan bukan semata berasal dari teori dari buku, namun juga memiliki pengalaman praktis.

Dan yang menarik dari Malaysia adalah sejak Husein Onn, semua Perdana Menteri Malaysia berikutnya adalah mantan Menteri Pendidikan. Sedemikian pentingnya masalah pendidikan, sehingga setiap perdana menteri Malaysia pasti sangat mengerti seluk beluk kebijakan pendidikan.

Semua ini – kesederhanaan sistem politik dan suksesi yang bisa diprediksi – akan menghasilkan negara yang stabil dan pembangunan yang berkesinambungan sehingga Malaysia kemungkinan besar akan berhasil menjadi negara maju di tahun 2020.

Sistem Pemerintahan Filipina

Pemerintah Filipina mengikuti Pemerintah A.S. Dia ditata sebagai sebuah republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan commander-in-chief angkatan bersenjata. Presiden dipilih oleh pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Legislatur Filipina yang “bicameral”, Kongres terdiri dari Senat dan Rumah Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Rumah Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Chief Justice sebagai kepalanya dan 14 “Associate Justice”, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Sistem Pemerintahan Jerman

Sistem pemerintahan Jerman berbentuk republik dengan Presiden sebagai kepala negara dan Kanselir sebagai penanggungjawab pemerintahan, Republik Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian yang diantaranya adalah Baden Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland,  Schleswig-Holstein dan Thüringen. Dan tiga daerah istimewa seperti Berlin, Bremen dan Hamburg. Sejak tahun 1999 pusat pemerintahan dan kedutaan dipindahkan dari Bonn ke ibukota Berlin.

Ciri utama sistem politik Jerman sama dengan sifat-sifat mendasar sistem politik di kebanyakan negara anggota Uni Eropa (UE). Jerman memiliki sistem politik demokrasi parlementer, artinya kebijakan politik pemerintahan ditentukan oleh kepala pemerintah dan menteri-menterinya, tidak oleh kepala negara. Karena konstitusi Jerman menetapkan standar yang tinggi bagi kesesuaian dengan sifat negara hukum dan demokrasi, kadangkadang Mahkamah Konstitusi Federal harus bertindak di arena politik Eropa pula. Sudah beberapa kali dijelaskan oleh mahkamah itu bahwa tatanan hukum Eropa harus sesuai dengan konstitusi Jerman, sebelum Jerman menyerahkan hak-hak penentuan politik kepada UE. Dalam hal ini tampak adanya pertentangan antara apa yang disebut “jaminan keabadian” bagi prinsip-prinsip dasar konstitusi dan penetapan undangundang dasar yang mendukung integrasi Eropa.

Sistem Pemerintahan Timor Leste

Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.

Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nasional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s